Perkembangan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia menanggung beban ekonomi yang berat yakni pada Masa Demokrasi Liberal tahun 1950 sampai 1959 dan Masa Demokrasi Terpimpin tahun1959 sampai 1956, seperti apa kondisinya pada saat itu? Berikut ulasannya.

1. Kehidupan Ekonomi Tahun 1950-1959 (Masa Demokrasi Liberal)

Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang sangat berat akibat dari hasil KMB (Konferensi Meja Bundar), antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Untuk mengatasi masalah ekonomi, maka dilakukan kebijakan sebagai berikut.

a. Gunting Syafruddin

Guna mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang, pada tanggal 20 Maret 1950 Menteri Keuangan Syafruddin mengambil tindakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp2,50 ke atas. Kebijaksanaan ini dikenal dengan istilah "Gunting Syafruddin".

b. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Pada masa Kabinet Sukiman memegang pemerintahan, kabinet ini berusaha untuk mengatasi krisis moneter (keuangan). Salah satu upaya yang ditempuh ialah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

c. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan dari Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya ialah membangun ekonomi baru. Hal yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.

Program Benteng ini pada hakikatnya adalah suatu kebijaksanaan untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Akan tetapi usaha ini gagal, hal ini disebabkan para pengusaha Indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo  I, dikenalkan sistem ekonomi baru dengan sebutan Sistem Ali-Baba. Sistem ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo. Tujuannya untuk memajukan pengusaha pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Untuk memajukan ekonomi, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha nonpribumi. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi.

Sistem Ali-Baba ini ternyata juga gagal memperbaiki ekonomi, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

2. Kehidupan Ekonomi Tahun 1959-1956 (Masa Demokrasi Terpimpin)

Sampai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia sangat suram akibat pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Mr. Muh. Yamin.

Pada tahun 1963 Depernas diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappernas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dari jangka pendek baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.

Untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, pemerintah pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru ekonomi yang disebut "Deklarasi Ekonomi" (Dekon). Tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperalisme mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Nah itu seperti itulah Perkembangan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan pada saat itu, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman untuk memudahkan pembelajaran.