Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Halo teman-teman kali ini saya akan menjelaskan tentang Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan secara lengkap dan tepat, semoga ini bisa membantu teman-teman sebagai bahan untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.

Pada awal berdirinya, Republik Indonesia mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari perintah kedudukan Jepang. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.

Ditambah diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar. Tidak mengherankan apabila kita mengalami kekacauan ekonomi yang luar biasa. Pemerintah tidak dapat menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, karena belum memiliki penggantinya. 

Kas kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat kurang sebaliknya pengeluaran terus bertambah. Untuk sementara waktu menetapkan berlakunya 3 mata uang sekaligus, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia), uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah pendudukan Jepang. ketiganya merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Situasi ekonomi diperparah dengan blokade Belanda sejak kedatangan kembali ke Indonesia bersama sekutu. Alasan pihak Belanda melakukan blokade adalah sebagai berikut :
  1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
  2. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya.
  3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Tujuan dari blokade ini adalah menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Akan tetapi apapun tindakan Belanda, pemerintah RI tidak menyerah dan tidak tinggal diam.

Dengan persetujuan BP KNIP, menteri keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 yang dibagi dalam dua tahap. 

Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah mendapat dukungan dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Keberhasilan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NIKA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah merosot.

Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menuduh pihak serikat (Belanda) melanggar persetujuan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengeluarkan mata uang baru sebelum situasi politik mantap, karena pengeluaran itu mempunyai arti politik.

Pemerintah menolak penggunaan uang tersebut dan menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Republik Indonesia" (ORI).

Sejak saat itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp. 1.000,00 mata uang Jepang ditukar dengan Rp. 1,00 mata uang ORI.

Selanjutnya pada bulan Februari 1946, pemerintah berusaha merancang penyelesaian masalah ekonomi dengan menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Dalam Konferensi pertama ini, pemerintah berusaha menanggulangi masalah ekonomi secara konseptual.

Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1946. Masalah utama yang dibahas, seperti meningkatkan produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang status, dan administrasi milik perkebunan asing.

Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Selain itu, atas inisiatip Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk planning Board (Badang Perancang Ekonomi).

Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi adalah sebagai beriku.
  1. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda, menjadi milik pemerintah Republik Indonesia.
  2. Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
  3. Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda.

Usaha yang ditempuh Badan Perancang Ekonomi belum membawa hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, Menteri Usaha Bahan Makanan, I.J. Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis.

I.J. Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isinya antara lain berikut ini.
  1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.
  2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.
  3. Penanaman kembali tanah-tanah kosong.
  4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Di samping itu, pemerintah juga berusaha mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), merupakan wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang digiatkan lagi.

Selain PTE, juga ada beberapa usaha gabungan seperti Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida), dan lain-lain. Kesemuanya aktif berpartisipasi dalam usaha menegakkan ekonomi pada masa perang kemerdekaan.

Nah itulah pembahasan mengenai Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan yang bisa saya bahas. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang teori perubahan sosial.

0 Response to "Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan"

Posting Komentar

Ada yang ingin ditanyakan? Yuk! Tulis dikolom komentar.

Catatan: Centang "Beri tahu saya" atau "Notify me" agar balasan komentar masuk ke e-mail anda.